2028 sambil amar putusannya menolak aplikasi kasasi PT JPP. Kemudian, PT JJP melintasi tenaga dasar menarik alias Peninjauan Kembali (PK) atas tetapan nan diberikan sama Mahkamah Agung No. 1095 K/PDT/2018 ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengajuan PK tersebut ditolak sebab Majelis Hakim MA pada tanggal 19 Oktober 2020 pakai tetapan No. 728 PK/PDT/2020 sambil amar vonis menolak tuntutan PK nan diajukan karena PT JJP sehingga berkapasitas keputusan tetap. Pengajuan permintaan eksekusi menjumpai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka menyertai pengaktualan sumbangan kritikan (aanmaning) bagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara perdana tanggal 27 April 2022 sampai additionally terakhir tanggal 14 September 2022, walakin PT JPP tidak pernah hadir walaki telah dipanggil sebagai tampan, apalagi pada tanggal one September 2022 PT JPP mengajukan kuasa kada PK nan kedua ke Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada tanggal 22 Oktober 2022 KLHK mengajukan tuntutan tuntutan eksekusi menjelang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Direktur Jenderal Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menuturkan ketidakhadiran PT JPP dalam pengalihan fatwa (aanmaning) untuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pula penyajian tuntutan PK nan kedua sama PT JPP menjelang MA mengisyaratkan PT JPP tidak memegang akad akan menjelmakan kapasitas tetapan perbicaraan nan telah tetap ala rela. Baginya keadaan tersebut menjurus mengadakan penangkisan-persangkalan rasam. Sementara itu, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sekali lalu Kuasa Hukum Menteri LHK Jasmin Ragil Utomo menjelaskan daripada 19 afair serupa ini, 8 dekat antaranya telah menyetor ke kas kampung melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga triliunan lebih. Tren Rambut 2026: Potongan & Warna Ini Diprediksi Booming!
Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup selanjutnya Kehutanan (KLHK) tengah mengabulkan jalan eksekusi sampai memakai PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) menjalankan kewajibannya bertemu volume tetapan majelis hukum. Hal ini guna menindaklanjuti tetapan majelis hukum masalah perdata kebakaran pangan maka persil (Karhutla) karena PT PT JJP pada tarikh 2015 silam nan memanggang seluas 1.000 hektare (ha). Putusan nan telah berdaya perintah tetap (inkracht van geuwijsde) bersumber pada Putusan MA No. 728 PK/PDT/2020 Jo. Putusan MA No. 1095 K/PDT/2028, Jo. Putusan PT DKI Jakarta No. 727/PDT/2016/PT/PT.DKI selanjutnya Jo. PN Jakarta Utara Bo. Pelaksanaan eksekusi PT JJP terpaut as well as Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 9 Juni 2016 No. PT JJP mengajukan daya membanding dalam Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 108/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Pada tanggal ten Maret 2017 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus sengketa No. Membayar kekayaan mensyaratkan (dwangsom) berbilang Rp 25.000.000,00 for every musim atas keterlambatan dalam melantaskan kesibukan pemulangan wilayah. Dari vonis meja hijau Tinggi DKI Jakarta, PT JPP telah melayani cara ketentuan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara nan berikut dekat tanggal 28 Juni 2018, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus ihwal No.1095/K/PDT?
Lahan paya seluas 420 meter persegi hoki Abdussalam ini terlingkungi kebun nan produktif. Lokasinya berada dekat pinggiran tali air nan ditopang tali air inferior lagi tersier. Walau serupa itu, buatan penuaian dirasa Abdussalam tengah belum best. Ia menjuluki benih penyakit tikus menjadi menyimpang mono- risiko nan dihadapi, belum lagi memakai pembuat persil nan dianggapnya tidak berproses serupa baik. Oleh lantaran itu, rakitan penuaian nan dituai tidak tertinggi. Sawah nan dikelola penyawah dekat atas tanah Abdussalam nan cuma seluas setengah hektare itu saja mendatangkan sekitar nine kuintal for every warsa. Beras nan dihasilkan berawal ladang itu kemudian bisa menjumpai mencukupi keperluan pada gerogol Abdussalam semasih five-6 kamar. Alhasil, dan sekiranya menyimpan kebun, Abdussalam tetap layak membeli butir-butiran lantaran luar menjelang meliputi kepentingan surat kabar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum beserta Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqwa menanggung, Bojongsoang masuk ke dalam persediaan perumahan mandala perkotaan. Hal itu dituangkan dalam Perda Kabupaten Bandung No one Tahun 2024 sekitar Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 pula Rencana Depth Tata Ruang (RDTR).
Dalam kronik berjudul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Tipologi City Sprawl Menggunakan Sistem Informasi Geografis dalam Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Dava dkk mengabarkan telah terbentuk metamorfosis persil seluas 274,94 Ha pada 2017-2021 pada Bojongsoang. Dalam uji coba ketepatan nan dilakukan Dava dkk pada 50 titik nan disebar dalam sarwa Kecamatan Bojongsoang, ditemukan sebesar modifikasi aplikasi tanah pada tarikh 2017-2021. Dalam menarik four warsa tersebut, menyimpang wahid nan disorot yakni berkurangnya persil persawahan seluas 221,83 hektare bersama tipar ten,76 hektare. Sementara itu luas perumahan bertambah thirty,38 hektare, kapling perumahan bertambah 14,ninety two hektare. Luas kapling hambar agak bertambah 103,36 hektare, samun semak bertambah 64,05 hektare, beserta terakhir pertokoan bertambah two,28 hektare. Perubahan pelaksanaan tanah pada prasarana bagai metode kolektor, perigi uap, orbit lokal beserta sebagainya tidak bertambah ataupun berkurang bersama-sama bernas. Dalam eksperimen ini, Dava dkk menyapa Desa Lengkong dengan Desa Cipagalo nan paling banyak mengalami transfigurasi tanah menjadi perumahan. Dari paksa susukan, Bojongsoang dilalui siasat umum wilayah nan menjadi alur utama keluar-masuk Kota Bandung.
Jika Anda menyukai artikel ini dan Anda read more ingin menerima lebih banyak info tentang Data HK silakan kunjungi halaman Net kami.